Eks Wartawan BBC: Fokus Hermansyah, Jangan Lupakan Presidential Threshold di DPR

Akhlak Islami

Eks Wartawan BBC: Fokus Hermansyah, Jangan Lupakan Presidential Threshold di DPR

Demo-PT.jpg


Eramuslim – Sejak 4 hari terakhir, bangsa Indonesia difokuskan dengan peristiwa pembacokan Hermansyah. Akan tetapi, kita jangan lupa melihat perkembangan lainnya yang sangat penting dan krusial berlangsung di DPR. Yaa ini menyangkut keinginan penguasa saat ini dan partai pendukungnya untuk menciptakan calon tunggal di Pilpres 2019.

Saat ini Jokowi dan pendukungnya sedang all-out melakukan semua hal untuk memaksakan pengesahan DPR atas ambang “presidential threshold” (PT) di angka 20%.

Yang dimaksud dengan presidential threshold 20% adalah: dalam Pilpres 2019 nanti, partai atau gabungan partai-partai yang ingin mengajukan calon presiden wajib memiliki jumlah suara pemilihan legislatif (pileg) 2014 minimal sebesar 20% untuk mengajukan calon presiden.

Sebagai contohnya, Partai Gerinda berhasil merebut suara sebesar 11,81% di pileg 2014. Supaya bisa mengajukan capres, partai yang dipimpin pak Prabowo ini perlu berkoalisi dengan partai-partai lain agar bisa mencukupi angka 20%. Ibaratkanlah PKS (6.79%) tetap bersama Gerinda di 2019 nanti. Nah ini baru ada 18,6%.

Jika sekiranya PAN (7,59%) mau bergabung dengan kedua partai sebelumnya, maka PKS, Gerinda dan PAN bisa mengajukan capres dengan modal suara 11,81%+6.79%+7,59%. Totalnya menjadi 26,19%.

Nah sekarang ini Jokowi dan partai-partai pendukungnya, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP sedang berusaha sekuat tenaga di DPR agar batas minimal pengajuan capres PT di angka 20%. Ini dapat dengan mudah disahkan DPR melalui mekanisme voting suara karena melalui musyawarah tidak akan menjadi kenyataan, dimana Gerinda dan PKS diasumsikan tidak akan menerima ini. Plus akan mendapat dukungan jika diasumsikan Demokrat bergabung dengan 2 partai penolak lainnya.

Jika voting, dipastikan keinginan Jokowi satu kali lagi menjabat dapat tercapai. Ini dikarenakan koalisi PDIP (109), Golkar (91), Nasdem (35), Hanura (16), PKB (47) dan PPP (39) berjumlah 337 orang dari total 560. Untuk menang voting diperlukan 281 suara.

Para pakar hukum Tata Negara berpendapat bahwa PT 20% bertentangan dengan UUD 45 pasal 22E yang menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Dan tidak disebutkan persentase PT yang diharuskan dimiliki Parpol.

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menguji pasal ini. Dan dalam putusannya MK menegaskan bahwa pasal 22E UUD 45 tidak multi-tafsir.

Dengan demikian tidak ada dasar pembuatan PT haru 20%. Namun pemerintah Jokowi dan parpol pendukungnyaakan terus berusaha agar PT 20% menjadi kenyataan dalam sidang DPR pada pertengahan atau akhir bulan ini. (Ayari/Ram)

Komentar

Most Popular

To Top